PutrianaSepti Nauli, Upaya Penyelesaian Sengketa Delimitasi 94 UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DELIMITASI BATAS MARITIM DI WILAYAH GREATER SUNRISE ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL EFFORTS FOR RESOLVING THE MARITIME BOARD DELIMITATION DISPUTE IN THE GREATER SUNRISE AREA BETWEEN TIMOR LESTE AND AUSTRALIA FROM THE PERSPECTIVE OF THE STUDY OF
Oleh Elba DamhuriPada satu sesi diskusi informal di sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC, Amerika Serikat, Oktober lalu, seorang aktivis LSM dari Brasil mengukapkan perihal konflik abadi dalam ekonomi. Kata dia, selain perseteruan antara setan dan manusia, ada satu lagi konflik abadi yang hingga kapan pun sulit dicarikan titik temunya. Itu adalah konflik antara buruh dan majikan, konflik kelas pekerja dengan kaum heran, kata dia, pada forum-forum internasional, terutama forum ekonomi, reformasi kebijakan buruh selalu menjadi agenda penting untuk dituntaskan. Jika kita bentangkan tali dari Selandia Baru di Benua Australia ke Barbados di Benua Amerika, atau dari Yaman di Timur Tengah ke Inggris di Eropa, daftar konflik tuntutan gaji, kesejahteraan buruh, hingga aksi mogok paling banyak menghiasi tali itu. Makanya, kata aktivis Brasil itu, sejak kematian tokoh gerakan kiri, Karl Marx, hingga saat ini Eropa terus digentayangi hantu yang disebut marxisme. Memang, terlalu ekstrem untuk membandingkan konflik abadi buruh-pengusaha dengan manusia dan setan, selepas iblis diusir dari surga gara-gara mengingkari penciptaan manusia Adam. Tapi sebetulnya, tidak salah-salah amat untuk mencap konflik buruh-borjuis ini bersifat abadi, dalam pengertian duniawi. Lihat saja, separuh dunia masih menghadapi demonstrasi dan tuntutan buruh, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat AS.Di Indonesia, kita tahu sendirilah, ini seperti konflik tanpa ujung. Setiap tahun kita selalu dihadapkan periodisasi demonstrasi butuh, mulai dari yang terkait dengan hari-hari tertentu maupun yang tak terukur. Untuk yang pertama, demonstrasi dan ancaman mogok kerja biasanya terjadi saat merayakan Hari Buruh, penentuan upah minimum, hingga kegagalan kesepakatan tripartit. Untuk yang kedua, umumnya terjadi ketika buruh mendapat ancaman, intimidasi, gajinya tak dibayar, hak-haknya diabaikan, hingga pemutusan kerja secara mengapa ini terus terjadi? Jangankan buruh dan pengusaha, wartawan saja mungkin sudah bosan mengulang-ulang pertanyaan atas permasalahan ini. Namun, sebetulnya, kata seorang wartawan dari Korea Selatan yang mengaku penganut Neo-Marxian ini, tidak perlu orang sekelas Adam Smith, Joseph Stiglitz, atau Ben Bernanke untuk menjawab pertanyaan ini. Dia menilai, ini pertanyaan mudah yang bisa dijawab, bahkan oleh buruh itu ada tiga latar belakang mengapa konflik buruh-pengusaha terus terjadi, bahkan sejak zaman sebelum dunia modern lahir. Ibaratnya, seperti dua kutub yang tidak mungkin disatukan. Pertama, terkait dengan filosofi ekonomi antara pengusaha dan buruh. Efisiensi dan mencari untung sebesar-besarnya selalu menjadi target pengusaha, di mana pun. Ini lumrah, alamiah, dan memang begitu seharusnya. Buruh memiliki pandangan berbeda. Filosofi mereka bisa hidup layak, aman secara finansial, sejahtera, dan mendapat penghasilan tinggi. Apalagi, mereka percaya bahwa kayanya pengusaha muncul dari keringat pemilik modal menganggap buruh adalah komoditas, bukan aset yang bernilai tinggi. Sebagai komoditas, buruh tidak ada bedanya dengan produk yang dihasilkan, termasuk nilainya. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin murah harga produk itu. Hukum pasar ini pun berlaku buat buruh. Sementara, buruh menilai diri mereka adalah aset perusahaan seperti batu berharga yang harus dibayar mahal. Karena aset, gaji mereka pun harus layak dan bagus, hidup keluarga harus buruh ingin hari-hari dalam kehidupan mereka dimasukkan sebagai faktor pendukung penentuan gaji. Jika mereka bekerja lima jam sehari, mereka menganggap bukan faktor lima jam itu yang dihitung, tapi jam-jam lainnya juga. Tak heran, jika kemudian buruh membuat daftar kebutuhan hidup layak KHL puluhan, bahkan sempat di atas angka seratus. Pengusaha? Mereka memandang nilai buruh berdasarkan hukum permintaan dan penawaran tadi alias hukum tak heran jika sampai sekarang konflik buruh dan pengusaha masih terus terjadi. Dari fitrahnya, perbedaan di antara mereka memang sudah sangat tajam. Makanya, aktivis LSM Brasil itu membandingkan konflik buruh-pengusaha dengan konflik manusia-setan. Apalagi, ada ilmuwan gila, sebuat saja Marx, yang meramalkan konflik ini akan terus abadi sampai muncul revolusi sosial, yang menurut saya begitu utopia alias cuma ada di dengan aktivis LSM Brasil dan penganut neo-marxist di atas, Organisasi Buruh Internasional ILO percaya, konflik buruh-pengusaha bisa diselesaikan dengan terbuka dan baik. Yang penting, masing-masing pihak bersikap rasional dan tidak keras kepala. Yakin nih?E-mail [email protected] Twitter elbadamhuri BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini
Konflikantara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor? perbedaan budaya perbedaan kepribadian perbedaan keluarga perbedaan kepentingan Semua jawaban benar Jawaban: D. perbedaan kepentingan Dikutip dari Ensiklopedia, konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Reformasi telah membukakan keran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat 3, UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melakanakan Organisasi Serikat Pekerja SP. Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha. Perjuangan buruh di Indonesia selama ini menginginkan agar buruh memiliki kekuatan tawar Bargainning yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan penentuan kebijakan terutama hal-hal yang terkait dengan nasib buruh itu sendiri. Para buruh pun sadar untuk memiliki kekuatan posisi tawar harus melakukan pergerakan-pergerakan untuk melawan kebijakan yang dianggap sangat merugikan buruh. Organisasi buruh dinilai sudah waktunya menjadi kekuatan politik di Indonesia. Bahkan, organisasi politik ini bakal menjadi kekuatan politik utama di Indonesia masa depan. Organisasi buruh yang ideologis akan mampu memperjuangkan kepentingan hak-hak buruh, tidak hanya soal normatif semata. Seperti hak-hak pekerja, jaminan sosial dan lainnya. Lebih dari itu, jika organisasi buruh menjadi partai politik baru, maka bisa mewarnai kebijakan yang lahir dari negara terkait perbaikan nasib hidup buruh dan masyarakat secara bisa menjadi kekuatan politik yang besar, organisasi buruh harus terus di ingatkan atas beberapa hal;Pertama, Kepemimpinan buruh yang tidak homogen dan primordial, tetapi harus mencerminkan pluralitas dan kebersamaan. tidak boleh terjebak dalam segmentasi profesi yang sektarian. Karena keberadaan buruh tidak melihat berasal dari latar belakang keyakinan tertentu. Serikat Buruh harus mampu merancang bangun platform perjuangan ke-indonesiaan yang nyata, yang terintegrasi dalam bingkai NKRI dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu apalagi terkait kepentingan asing. Kemudian Serikat Buruh harus mempunyaiideologi yang tegas dalam organisasi buruh menjadi kekuatan politik baru ke depan lebih berpeluang karena Parpol yang ada saat ini tidak menempatkan isu buruh sebagai isu strategis dalam program partainya. Parpol saat ini lebih memilih sikap pragmatis-oportunis dalam memandang isu buruh. Hal ini terjadi karena kemunculan Parpol bukan karena kematangan ideologi, tetapi lebih kepada kepentingan aktualisasi syahwat kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, kroni dan kelompoknya No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lahirnya Undang-undang ini merupakan anugrah sekaligus juga bencana. Sebagai anugrah, karena dalam undang-undang itu dengan sangat jelas memberi kebebasan yang seluas-luasnya bagi para buruh untuk menyalurkan aspirasinya dalam wadah organisasi yang benar-benar mereka percayai. Namun di sisi lain, ada kerugian yang dialami gerakan buruh, antara lain terpecah-pecahnya buruh dalam berbagai serikat. Banyaknya serikat buruh menjadi suatu kelemahan karena menyulitkan buruh untuk melakukan konsolidasi. Dengan banyaknya serikat buruhpun lebih memungkinkan terjadinya konflik antar-serikat buruh, dari konflik antar-serikat tingkat perusahaan, daerah, hingga tingkat nasional. Kenyataan ini harus dihadapi oleh serikat buruh di Indonesia. Dengan terkotak-kotaknya serikat buruh sudah menyulitkan buruh untuk konsolidasi guna menggalang kekuatan politik baik untuk menghadapi politik perburuhan yang diterapkan oleh negara maupun politik industri yang dicanangkan oleh pemodal. Jika karena pengkotak-kotakan itu juga menyebabkan terjadi konflik antar-serikat buruh, maka harapan buruh melalui serikat buruh untuk dapat memenangkan “pertempuran” akan semakin jauh. Karenanya sulit pula bagi serikat buruh untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu mensejahterakan anggotanya. Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik antar-serikat buruh, baik di tingkat pabrik, lokal, maupun nasional. Hal inilah yang perlu dirumuskan secara bersama-sama oleh semua pimpinan serikat buruh atau para ketua umum untuk membuka sebuah forum diskusi yang membahasa tentang konflik buruh, konsolidasi secara keseluruhan kekuatan buruh, kisruh upah yang tak kunjung selesai dan rekonsiliasi persefsi tentang problem mendasar yang di hadapi oleh buruh di Indonesia kekinian atau perbedaan pandangan adalah hal biasa. Konflik dapat terjadi di manapun dan menimpa siapapun yang memiliki kepentingan. Di serikat buruh konflik bahkan tak dapat dipisahkan dari keseharian kerja organisasi buruh ini. Permasalahan selalu muncul dan kerap kali tercampur antara yang organisasional dengan yang hal ini pun berlaku di banyak organisasi atau kelompok kepentingan lain. Beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, ketidakcocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada apa yang akan dicapai oleh pihak lainnya, persaingan, kurangnya kerja sama, dll. Para ahli juga memberikan pentahapan konflik secara berbeda, dikaitkan dengan isu yang dibicarakan. Stepen P Robins 2001, misalnya, memberi tahapan sebagai berikut oposisi dan ketidakcocokan potensial, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku serta hasil. Sedangkan Kartikasari 2001 memberi tahapan prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik. Pekerja sebagai salah satu unsur utama dari produksi, pengusaha sebagai pemilik modal, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap perarutan perundang - undangan Ketenagakerjaan, hubungan ketiga unsur inilahyang disebut Hubungan Industrialyang berazaskan Pancasila. Oleh karena itu azas musyawarah mufakat seyogyanya dikedepankan apabila terjadi perselisihan anatara pekerja dan pengusaha. Konsep hubungan hubungan industrial diharapkan mampu mewujudkan hubungan yang dinamis, harmonis dan berkeadilan. Hambatan dan tantangan Ketenagakerjaan pada era reformasi diantaranya angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, pengusaha kurang mau memahami makna hubungan industrial serta rendahnya hukuman pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku disatu pihak, kurangnya keterampilam pekerja dan sikap yang arogan dipihak lain, oleh karena itu sering terjadi perselisihan hak bahkan konflik sosial, bahkan pemerintah pun sebagai salah satu dari unsur hubungan industrial kadang lebih condong kepada salah satu pihak, yang sewajarnya posisi pemerintah harus menjadi mediasi, fasilitator antara pihak buruh dan pengusaha yang bertikati, sehingga tidak jarang di temukan suara baik dari buruh atau dari pengusaha adanya upaya tangan-tangan jahil yang melakukan pemerasan, penekanan terhadap pengusaha juga, padahal pengusaha ingin memenuhi apa yang menjadi tuntutan buruh. Pengusaha harus menyiapkan anggaran untuk sektor tangan jahil tersebut, dengan jumlah yang tidak dari kebuntuan mediasi, lobi dan negosiasi antara tiga unsure hubungan industrial tadi, menyebabkan terjadinya reaksi dari buruh dengan menggalang peregarakan-pergerakan seperti demonstrasi ribuan buruh dan ancaman mogok nasional, Tapi hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan kaum buruh dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Hal ini harus kita lihat secara menyeluruh, bahwa demonstrasi dan aksi mogok nasional tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Akar permasalahan terjadinya aksi ketidakpuasaan buruh adalah politik upah murah Pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan UMP/UMK. Upaya Pemerintah melayani kepentingan investasi membuat Pemerintah selama ini lalai dalam melindungi kesejahteraan warga buruh/pekerja. Cita rasa kebijakan politik ekonomi pemerintah selama ini adalah eksploitasi sumber daya alam, upah buruh murah dan kosumerisme yang tinggi. Kebijakan Pemerintah selama ini tunduk kepada mekanisme pemodal yang melancarkan nuansa “Market Friendly” dalam dunia investasi. Upah buruh selama ini dianggap sebagai komponen yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi high cost economy, sehingga tidak menarik pertumbuhan investasi. Untuk menumbuhkan investasi, maka upah buruh ditekan semurah dekat ini, kondisi kekinian pergerakan buruh juga masih runyam, yakni masalah tuntutan kenaikan upah 50% dan pro kontra Intruksi Presiden Inpres tentang standarisasi UMP/UMK. Perselisihan dan perbedaan pandangan masih lebar antara buruh dan pengusaha, pemerintah untuk mencari solusi terhadap dua issue krusial tersebut. Sehingga pihak buruh berencana akhir bulan Oktober ini 28,29,dan 30 Oktober akan melakukan aksi mogok nasional. Diantara serikat buruh yang akan melakukan mogok Nasional adalah FSPMI, ASPEK Indonesia, FSP KEP, SP PAR Ref, SP PPMI, FSP ISI, dan BURUH GSPB, FPBI, SBTPI, Federasi Progresif, FBLP, SBMI, SBM, SPCI, SERBUK, Front Jakarta, SMI, SPRI, Pembebasan, Perempuan Mahardika, PPI, KPO PRP, Politik Rakyat, PPR, SBIJ, SPKAJ dan LEM Buruh DKI Buruh Bogor Bersatu FB3 Bekasi Bergerak BBB Daerah KSPSI Perda KSPSI se Buruh Demak Gebrak Buruh Solo Raya PRABUSORA Buruh Buruh Buruh Serikat Pekerja Listrik Nasional FS-PLN Buruh Sumut ABS Ada masih kekuatan buruh yang tergabung dalam Front Nasional Buruh SPN, Gaspermindo, FNPBI, SBSI92, GSBI, SPOI, FB_Jabodetabek, DKR, SRMI, dan lain-lain yang belum menentukan sikap untuk ikut melakukan mogok nasional. Maka kami dari Dewan Pengurus Nasional Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia Depenas Gaspermindo berkeinginan untuk membuka ruang dialog Ruang Group Diskusion/RGD untuk mengurai kekisruhan antara buruh dan pengusaha, pemerintah ini. Dan bagimana kekuatan buruh ini menjadi satu kesatuan yang utuh, solid dan kompak. Sehingga apa yang menjadi tuntutan kita bisa terealisasi. Buruh harus rekonsiliasi persefsi dan pemahaman antar sesama serikat buruh untuk merebut apa yang menjadi keinginan kita bersama. Lihat Politik Selengkapnya Beberapaliteratur menyebutkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, ketidakcocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada apa yang akan dicapai oleh pihak lainnya, persaingan, kurangnya kerja sama, dll. – Konflik antara buruh dan pengusaha menjadi hal yang tidak bisa dihindari menjelang tutup tahun. Keduanya riuh menghitung besaran upah minimum. Para pekerja berjuang ada kenaikan signifikan untuk mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok. Sedangkan pengusaha berusaha sebaliknya. Dua kepentingan yang sulit dipertemukan itu mewarnai konflik keduanya. Masalah pemutusan hubungan kerja PHK sepihak sampai tidak dibayarkannya tunjangan hari raya THR melengkapi konflik buruh versus pengusaha. Pemerintah sendiri mengambil peran sebagai wasit yang tidak pernah dianggap benar-benar adil. Di pengujung Oktober 2013, menjelang penetapan upah di tahun 2014, buruh menumpahkan perjuangan mereka dengan menggelar mogok serentak di seluruh kota/kabupaten di Tanah Air. Selain menolak Inpres 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, para buruh juga mengajukan perubahan kriteria kebutuhan hidup layak KHL dari 60 menjadi 84 komponen. Dengan kriteria itu, para buruh menuntut upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta pada 2014 dinaikkan dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3,7 juta. Untuk Jateng dan Jatim sama, buruh meminta Rp 3 juta per bulan. Di beberapa kota yang menjadi kantong industri di Jatim, misalnya Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto, upah minimum yang diterima buruh dirasakan selalu kurang. Besarnya biaya hidup di kota-kota itu menjadi penyerap utama keuangan para buruh. Kenaikan upah pun tidak membawa dampak kesejahteraan. Bahkan, sebelum upah buruh dinaikkan setiap tahun, harga kebutuhan pokok sudah terkatrol selangit. “Masih ribut isu kenaikan upah minimum saja, harga kebutuhan sehari-hari seperti beras sudah naik lebih dulu Angka kenaikannya juga tidak tergantung besaran kenaikan upah kami,” keluh Supriyanto, buruh asal Surabaya yang ditemui Surya saat aksi mogok nasional akhir Oktober 2013. Selama ini, Supri, panggilan Supriyanto, diupah Rp 1,7 juta oleh perusahaan tempatnya bekerja. Angka itu adalah upah minimum kota UMK yang berlaku di Surabaya. Pria asal Tulungagung itu menghidupi seorang istri dan dua anak dengan penghasilannya sebagai buruh pabrik. Tentu upah itu dirasa Supri benar-benar minim, dalam arti sebenarnya. idl/ab/bet/uji/rey

A Pengertian Konflik dalam Industri. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Abstract Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha Perusahaan “X”, Malang. Konflik disebabkan oleh kontrol yang dilakukan oleh pihak Perusahaan pengusaha beserta manajemen terhadap buruh yang dinilai terlalu memberatkan buruh. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme konflik yang diawali dengan distribusi wewenang dan kekuasaan hingga terbentuknya kelompok kepentingan antara pihak buruh dan pihak Perusahaan “X”, Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme konflik terbentuk dari keterkaitan unsur yang muncul akibat distribusi wewenang dan kekuasaan. Implikasi tersebut menjadikan beberapa unsur saling terkait dan bekerja semenjak prakonflik hingga pasca konflik. Unsur yang muncul diantaranya hubungan kekuasaan antara pengusaha dan buruh kerah biru, dominasi yang digambarkan dengan perintah dan sanksi, keterpaksaan yang dialami oleh buruh kerah biru, bentuk kepentingan yang secara teoritis terdiri dari kepentingan manifes dan laten. Dalam mekanisme konflik, peneliti menemukan bahwa kepentingan manifes tidak hanya terbentuk melalui penyadaran, namun terbentuk pada saat buruh dengan kapasitasnya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri sebagai kelompok tertindas. Penyelesian konflik dilakukan melalui compromise oleh pihak buruh dan pihak Perusahaan. Pihak Perusahaan diwakilkan oleh cucu dari pemilik Perusahaan dan tidak memiliki posisi struktural dalam Perusahaan. Hal ini dilakukan karena wakil Perusahaan memiliki pandangan yang berbeda dengan pihak struktur Perusahaan mengenai mekanisme penyelesaian konflik industri. Perbedaan pandangan ini ditunjukan dengan mekanisme penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Pihak Perusahaan menghendaki penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industri, sedangkan wakil Perusahaan menginginkan penyelesaian konflik secara bipartit sehingga konflik dapat segera terselesaikan.
1 Konflik tidak dapat dihindarkan. 2. Konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi dan nilai-nilai pribadi dan sebagainya. 3. Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat.
Konflik antara buruh dan pengusaha sering terjadi di Indonesia dan seringkali berakhir di pengadilan. Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing. Konflik juga bisa terjadi karena adanya ketidakpuasan dari pihak buruh atas upah, kondisi kerja, dan perlakuan dari pengusaha. Penyelesaian Konflik antara Buruh dan Pengusaha Penyelesaian konflik antara buruh dan pengusaha bisa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan arbitrase dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memutuskan sengketa. Namun, jika mediasi dan arbitrase tidak berhasil, maka konflik bisa dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Keputusan pengadilan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Konflik antara buruh dan pengusaha bisa memiliki dampak negatif bagi kedua belah pihak. Pihak buruh bisa kehilangan pekerjaan dan penghasilan akibat konflik yang berlarut-larut. Sementara itu, pihak pengusaha bisa kehilangan reputasi dan pelanggan akibat konflik yang terjadi. Selain itu, konflik antara buruh dan pengusaha juga bisa berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Konflik yang sering terjadi bisa membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, lapangan kerja akan semakin sedikit dan perekonomian Indonesia bisa terganggu. Kesimpulan Konflik antara buruh dan pengusaha seringkali terjadi di Indonesia dan bisa berdampak negatif bagi kedua belah pihak serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan bijaksana. Pos terkaitVisi Misi Calon Ketua OrganisasiBatuan Sejenis Marmer Terjadi KarenaCerita Bima Bungkus Bahasa JawaBerdasarkan Data pada Gambar Kuat Arus Listrik I AdalahBudaya Memahami Makna Kata yang DiadopsiApa Kepanjangan dari SKU, TKU, SKK, dan TKK? Dilansirdari Encyclopedia Britannica, konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor perbedaan kepentingan.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya berdasarkan kekuasaan saja, tetapi bedasarkan juga pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari adanya hukum, sehingga masyarakat memerlukan adanya perlindungan hukum. Saat ini, perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dalam bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Salah satunya dibidang usaha yang memerlukan tenaga manusia, merupakn juga kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan. Keteterkaitan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja dimana terjadi hubungan yang menguntungkan diantaranya. Menguntungkan maksudnya bagi pihak pengusaha yang memberikan pekerjaan dan upah kepada pihak pekerja mendapat imbalan berupa hasil pekerjaan, yang diselesaikan oleh pihak pekerja atau jasa yang diberikan oleh pekerja, sedangkan bagi pekerja juga mendapat keuntungan, yaitu berupa upah atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Realita yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa tidak selalu hubungan industrial berjalan dengan baik dan lancar. Setiap hubungan industrial akan terjadi perbedaan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang dapat menimbulkan suatu perselisihan atau konflik. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya benar tetapi pihak pekerja atau buruh menganggap bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha tersebut merugikan mereka. Hal ini yang sedang di bicarakan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh perseroan tempat es krim Aice dengan karyawan atau buruh. Permasalahan antara karyawan dan perusahaan PT AFI perseroan tempat es krim Aice yang sempat ramai menjadi perbincnagan khalayak, merupakan masalah normativ yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan. Abainya perusahaan terhadap hak-hak dasar karyawan menjadi pemicu masalah, bahkan dapat brubah menjadi bom waktu. Ada sederet aturan yang diterapkan oleh PT. AFI perseroan tempat es krim Aice di produksi, antara lain adalah para pegawaihanya diberi jatah libur satu hari dalam satu minggu. Artinya, dalam satu bulan libur dua hari hanya akan didapat para pegawai jika mereka beruntung. Namun kenyataanya para tenaga kerja, bekerja tanpa rencana tanggap darurat,bahkan kontrak kerja tidak menyebutkan apapun tentang kompensasi jika para tenaga kerja terjangkit penyakit atau cedera akibat kerja F-SEDAR, 2020. Bahkan tenaga kerja yang izin sakit justri dipotong uphanya sejumlah hari mereka absen dari kerja. Konflik antara buruh dan pengusaha menjadi hal yang tidak bisa di hindari. Malah pemutusan hubungan kerja PHK sepihak sampai tidak dbayarkan tunjungan hari raya THR melengkapai onflik buruh versus pengusaha. Pemerintah sendiri mengambil peran sebagai wasit yang tidak pernah dianggap benar-benar adil. Hal tersebut dalam meneropng pemahaman Mills yang relavan dengan kondisi konflik kata kunci yang harus diahami yakni sesusai dengan dua kata kunci pada judul tulisan ini dimana ada unsur dominasi dan oligarki elit. 1 2 3 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

DownloadFree Konflik Antara Buruh Dan Pengusaha Kerap Sekali Set simply just, downloads employing this computer software are swift and fluid. Also they are safe, due to the fact MP3 Rocket scans all data files for unsafe written content before completing the download. Share

Jouron Bisnis Thursday, 29 Apr 2021, 2050 WIB Buruh saat aksi demo Pada satu sesi diskusi informal di sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC, Amerika Serikat, pada Oktober beberapa tahun lalu, seorang aktivis LSM dari Brasil mengungkapkan perihal konflik abadi dalam ekonomi. Kata dia, selain perseteruan antara setan dan manusia, ada satu lagi konflik abadi yang hingga kapan pun sulit dicarikan titik temunya. Itu adalah konflik antara buruh dan majikan, konflik kelas pekerja dengan kaum borjuis. Tak heran, kata dia, pada forum-forum internasional, terutama forum ekonomi, reformasi kebijakan buruh selalu menjadi agenda penting untuk dituntaskan. Jika kita bentangkan tali dari Selandia Baru di Benua Australia ke Barbados di Benua Amerika, atau dari Yaman di Timur Tengah ke Inggris di Eropa, daftar konflik tuntutan gaji, kesejahteraan buruh, hingga aksi mogok paling banyak menghiasi tali itu. Makanya, kata aktivis Brasil itu, sejak kematian tokoh gerakan kiri, Karl Marx, hingga saat ini Eropa terus digentayangi hantu yang disebut marxisme. Memang, terlalu ekstrem untuk membandingkan konflik abadi buruh-pengusaha dengan manusia dan setan, selepas iblis diusir dari surga gara-gara mengingkari penciptaan manusia Adam. Tapi sebetulnya, tidak salah-salah amat untuk mencap konflik buruh-borjuis ini bersifat abadi, dalam pengertian duniawi. Lihat saja, separuh dunia masih menghadapi demonstrasi dan tuntutan buruh, termasuk di negara-negara maju seperti Amerika Serikat AS. Di Indonesia, kita tahu sendiri, ini seperti konflik tanpa ujung. Setiap tahun kita selalu dihadapkan periodisasi demonstrasi buruh, mulai dari yang terkait dengan hari-hari tertentu maupun yang tak terukur. Untuk yang pertama, demonstrasi dan ancaman mogok kerja biasanya terjadi saat merayakan Hari Buruh, penentuan upah minimum, hingga kegagalan kesepakatan tripartit. Untuk yang kedua, umumnya terjadi ketika buruh mendapat ancaman, intimidasi, gajinya tak dibayar, hak-haknya diabaikan, hingga pemutusan kerja secara sepihak. Pertanyaannya, mengapa ini terus terjadi? Jangankan buruh dan pengusaha, wartawan saja mungkin sudah bosan mengulang-ulang pertanyaan atas permasalahan ini. Namun, sebetulnya, kata seorang wartawan dari Korea Selatan yang mengaku penganut Neo-Marxian ini, tidak perlu orang sekelas Adam Smith, Joseph Stiglitz, atau Ben Bernanke untuk menjawab pertanyaan ini. Dia menilai, ini pertanyaan mudah yang bisa dijawab, bahkan oleh buruh itu sendiri. Sedikitnya ada tiga latar belakang mengapa konflik buruh-pengusaha terus terjadi, bahkan sejak zaman sebelum dunia modern lahir. Ibaratnya, seperti dua kutub yang tidak mungkin disatukan. Pertama, terkait dengan filosofi ekonomi antara pengusaha dan buruh. Efisiensi dan mencari untung sebesar-besarnya selalu menjadi target pengusaha, di mana pun. Ini lumrah, alamiah, dan memang begitu seharusnya. Buruh memiliki pandangan berbeda. Filosofi mereka bisa hidup layak, aman secara finansial, sejahtera, dan mendapat penghasilan tinggi. Apalagi, mereka percaya bahwa kayanya pengusaha muncul dari keringat buruh. Kedua, pemilik modal menganggap buruh adalah komoditas, bukan aset yang bernilai tinggi. Sebagai komoditas, buruh tidak ada bedanya dengan produk yang dihasilkan, termasuk nilainya. Semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin murah harga produk itu. Hukum pasar ini pun berlaku buat buruh. Sementara, buruh menilai diri mereka adalah aset perusahaan seperti batu berharga yang harus dibayar mahal. Karena aset, gaji mereka pun harus layak dan bagus, hidup keluarga harus terjaga. Ketiga, buruh ingin hari-hari dalam kehidupan mereka dimasukkan sebagai faktor pendukung penentuan gaji. Jika mereka bekerja lima jam sehari, mereka menganggap bukan faktor lima jam itu yang dihitung, tapi jam-jam lainnya juga. Tak heran, jika kemudian buruh membuat daftar kebutuhan hidup layak KHL puluhan, bahkan sempat di atas angka seratus. Pengusaha? Mereka memandang nilai buruh berdasarkan hukum permintaan dan penawaran tadi alias hukum pasar. Jadi, tak heran jika sampai sekarang konflik buruh dan pengusaha masih terus terjadi. Dari fitrahnya, perbedaan di antara mereka memang sudah sangat tajam. Makanya, aktivis LSM Brasil itu membandingkan konflik buruh-pengusaha dengan konflik manusia-setan. Apalagi, ada ilmuwan gila, sebuat saja Marx, yang meramalkan konflik ini akan terus abadi sampai muncul revolusi sosial menuju keadaan ideal, yang begitu utopia. Berbeda dengan aktivis LSM Brasil dan penganut neo-marxist di atas, Organisasi Buruh Internasional ILO percaya, konflik buruh-pengusaha bisa diselesaikan dengan terbuka dan baik. Yang penting, masing-masing pihak bersikap rasional dan tidak keras kepala. Caranya, negosiasi atau berunding menjadi kata kunci yang harus dilakukan. Setiap sikap dan tuntutan masing-masing pihak tentu bisa dipertemukan dalam satu kesepahaman. ILO menilai sikap adil dan netral pemerintah juga harus ditegakkan. Dengan begitu, friksi-friksi yang terjadi bisa dikurangi dengan maksimal. Biar bagaimana, baik buruh maupun pengusaha, tentu ingin memiliki rasa aman dan senang. Tinggal bagaimana menjaga keseimbangan untuk menemukan titik temu ini. buruh hariburuh mayday tripartit Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Bisnis
Pengusahamembutuhkan buruh untuk memproduksi barang, buruh pun membutuhkan pengusaha untuk mendapatkan gaji dalam menghidupi keluarganya. Marx hanya menginginkan tidak adanya golongan pengusaha dan buruh dalam masyarakat. Semua masyarakat harus sama tanpa adanya kelas sosial, agar tidak terjadi konflik antar keduanya.
KONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan “X”, MalangKONFLIK INDUSTRI DALAM HUBUNGAN BURUH DAN PENGUSAHA Studi Kasus Mekanisme Konflik Industri dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha di Perusahaan “X”, MalangABSTRAK Studi ini membahas tentang konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha Perusahaan “X”, Malang. Konflik disebabkan oleh kontrol yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengusaha beserta manajemen terhadap buruh yang dinilai terlalu memberatkan buruh. Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme konflik yang diawali dengan distribusi wewenang dan kekuasaan hingga terbentuknya kelompok kepentingan antara pihak buruh dan pihak Perusahaan “X”, Malang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme konflik terbentuk dari keterkaitan unsur yang muncul akibat distribusi wewenang dan kekuasaan. Implikasi tersebut menjadikan beberapa unsur saling terkait dan bekerja semenjak prakonflik hingga pasca konflik. Unsur yang muncul diantaranya hubungan kekuasaan antara pengusaha dan buruh kerah biru , dominasi yang digambarkan dengan perintah dan sanksi, keterpaksaan yang dialami oleh buruh kerah biru , bentuk kepentingan yang secara teoritis terdiri dari kepentingan manifes dan laten. D...

Berdasarkanpermasalahan diatas, maka rumusan masalah . Negosiasi tripartit dan pilihan lainnya yang mengangkat masalah ke. Konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Akibatnya, kasus konflik antar buruh dan manajemen dilanjutkan ke . Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya

- Advertisement - Konflik antara buruh dan pengusaha dapat muncul karena perbedaan tujuan dan kepentingan antara kedua kelompok. Buruh sering berjuang untuk kondisi kerja yang lebih baik, upah yang lebih tinggi, dan perlindungan hak-hak mereka sebagai pekerja, sementara pengusaha berusaha untuk mengendalikan biaya dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Konflik juga dapat muncul karena perbedaan pandangan tentang bagaimana perusahaan harus dijalankan. Buruh mungkin menginginkan perusahaan yang lebih adil dan demokratis, sementara pengusaha mungkin lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi yang makin meningkat dapat menjadi faktor yang memperparah konflik antara buruh dan pengusaha, dimana buruh merasa tidak adil dan merasa tidak diterima dengan upah yang rendah sementara pengusaha yang merasa tidak dapat meningkatkan profit dan mengelola perusahaan dengan baik. Jika tidak ada komunikasi yang baik dan pemahaman antara kedua belah pihak, konflik dapat terus berlanjut dan mengarah pada aksi yang merugikan kedua belah pihak. Solusi Konflik Untuk mengatasi konflik antara buruh dan pengusaha, dibutuhkan komunikasi yang baik dan pemahaman yang saling menghormati antara kedua belah pihak. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui negosiasi yang efektif, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan kebutuhan dan tujuan mereka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai contoh, perusahaan dapat bekerja sama dengan buruh untuk meningkatkan kondisi kerja, sementara buruh dapat bekerja sama dengan pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme bagi kedua belah pihak untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Selain itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi konflik antara buruh dan pengusaha dengan memberikan perlindungan hak-hak buruh, menetapkan standar upah minimum, dan membuat peraturan yang mengatur hubungan antara buruh dan pengusaha. Secara keseluruhan, konflik antara buruh dan pengusaha dapat diatasi dengan cara yang saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu keberlangsungan perusahaan. Namun, dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima dan diterapkan. - Advertisement - .
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/418
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/19
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/906
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/186
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/297
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/693
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/690
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/38
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/205
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/410
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/887
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/124
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/226
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/12
  • ri5sxh3zf9.pages.dev/799

    • konflik antara buruh dan pengusaha kerap